Tentang SPMI

Tuntutan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap Politeknik, yaitu mahasiswa, orang tua, pemerintah, industri dan dunia kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, terus berubah dan berkembang. Keberadaan Politeknik sangat bergantung pada penilaian pemangku kepentingan terhadap mutu Politeknik dalam memenuhi tuntutan tersebut. SPMI merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui penetapan standar mutu layanan dan luaran, agar penyelenggaraan tridharma dapat memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mewajibkan setiap perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI yang menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi (Pasal 67), serta diimplementasikan melalui siklus PPEPP (Pasal 68). Standar yang ditetapkan perguruan tinggi harus menjabarkan SN Dikti secara operasional dan memuat pelampauan (Pasal 64). Peraturan Menteri tersebut menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 (Pasal 117).

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua jenjang dan program studi, jurusan, laboratorium/bengkel/studio, pusat, bagian dan layanan, serta unit pelaksana teknis (UPT) beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar pendidikan tinggi yang ditetapkan Politeknik Baubau